Mataram, 12 Februari 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah dan efektivitas fungsi pengawasan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Mataram. Kegiatan ini berlangsung pada 11–14 Februari 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, dan diikuti oleh pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Bima.
Bimtek menghadirkan sejumlah narasumber ahli dari BPSDM Provinsi NTB dan akademisi UIN Mataram. Pada hari kedua, Prof. Dr. H. Jumarim, M.H.I. menyampaikan materi strategis mengenai pemetaan potensi dan persoalan daerah sebagai landasan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dewan. Ia menegaskan bahwa DPRD merupakan pusat legitimasi kebijakan publik, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
“Ranperda inisiatif tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif atau sekadar naskah akademik formal. Ia harus lahir dari pembacaan yang tajam atas potensi unggulan daerah dan problem konkret masyarakat,” tegasnya. Pendekatan berbasis data, aspirasi publik, dan analisis sosial dinilai menjadi fondasi utama dalam merancang Perda yang responsif, implementatif, dan berdampak nyata.
Sementara itu, Prof. Dr. Gazali, M.H. mengulas pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Menurutnya, pengawasan yang sistematis, terukur, dan berbasis indikator kinerja merupakan kunci dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“AKD adalah jantung pengawasan DPRD. Perannya harus diperkuat agar mampu memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Diskusi dalam Bimtek juga secara khusus menyoroti dinamika pengelolaan 391 aset Pemerintah Kota Bima sebagai studi kasus aktual. Melalui forum interaktif dan pendalaman kasus, peserta diajak mengidentifikasi tantangan regulatif dan pengawasan yang dihadapi, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk memperkuat kontrol kelembagaan.
Ketua LP2M UIN Mataram sekaligus Ketua Panitia, Prof. Dr. Kadri, M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar forum peningkatan kapasitas teknis, melainkan bagian dari desain strategis penguatan institusi DPRD agar mampu menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling secara terintegrasi, profesional, serta berbasis kepentingan publik. Menurutnya, kualitas demokrasi lokal sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dewan dalam merumuskan kebijakan yang presisi dan mengawal implementasinya secara akuntabel. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan manifestasi konkret pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, di mana UIN Mataram menghadirkan kepakaran akademik untuk menjawab kebutuhan riil tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Bima diharapkan semakin progresif dalam melahirkan regulasi yang berkualitas, berbasis kebutuhan masyarakat, serta semakin efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Bima yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.