Dilibatkan Gubernur NTB, Fakultas Syariah UIN Mataram Ambil Peran Strategis dalam Peresmian Pos Bantuan Hukum
Gubernur Nusa Tenggara Barat secara resmi meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan di wilayah NTB sebagai bagian dari penguatan akses keadilan bagi masyarakat akar rumput. Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram, yang secara khusus diundang untuk berpartisipasi dalam acara peresmian tersebut.
Kehadiran Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram menjadi bukti pengakuan pemerintah daerah terhadap peran akademik dan kontribusi nyata Fakultas Syariah dalam pengembangan hukum, khususnya hukum Islam dan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Fakultas Syariah UIN Mataram dinilai konsisten melahirkan sumber daya manusia hukum yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram juga diberikan kehormatan untuk menyampaikan kata sambutan di hadapan Gubernur NTB, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta para kepala desa dan lurah se-NTB. Dalam sambutannya, Dekan menegaskan pentingnya Pos Bantuan Hukum sebagai instrumen negara dalam menghadirkan keadilan yang mudah diakses, cepat, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram menekankan bahwa kehadiran Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam (al-‘adalah) dan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Ia juga menyampaikan kesiapan Fakultas Syariah untuk berkontribusi aktif melalui penguatan literasi hukum, pendampingan masyarakat, serta pengiriman dosen dan mahasiswa dalam program pengabdian berbasis bantuan hukum.
Gubernur NTB dalam sambutannya mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi, khususnya Fakultas Syariah UIN Mataram, sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan akademisi menjadi kunci dalam membangun sistem bantuan hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.
Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol komitmen pemerintah, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, aparat desa, dan institusi pendidikan tinggi. Fakultas Syariah UIN Mataram dipandang memiliki posisi strategis sebagai pusat keilmuan hukum Islam dan hukum nasional di NTB.
Melalui keterlibatan aktif dalam agenda strategis daerah ini, Fakultas Syariah UIN Mataram semakin meneguhkan perannya sebagai institusi akademik yang berorientasi pada pengabdian dan transformasi sosial, sekaligus memperkuat eksistensinya sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan hukum yang inklusif dan berkeadaban di Nusa Tenggara Barat.